Tulungagung, UpdateKini – Kabar gembira datang bagi ribuan perangkat desa di Kabupaten Tulungagung. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung memastikan mulai tahun 2026 akan menaikkan penghasilan tetap (siltap) bagi kepala desa, sekretaris desa, dan seluruh perangkat desa sebesar 5 persen. Tak hanya itu, Pemkab juga akan menanggung iuran Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh perangkat desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., dalam pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-4 Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tulungagung yang digelar di Lotus Resto, Kamis (6/11/2025).
“Kita ingin profesionalisme perangkat desa diimbangi dengan kesejahteraan yang layak. Tahun 2026 nanti, siltap kita naikkan 5 persen, dan kita tambahkan jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai Pemkab melalui ADD,” tegas Bupati Gatut Sunu.
Dengan kenaikan tersebut, rincian siltap baru perangkat desa Tulungagung menjadi:
- Kepala Desa: Rp 3.307.500
- Sekretaris Desa: Rp 2.467.500
- Perangkat Desa lainnya: Rp 2.257.500
Dorong Profesionalisme dan Tata Kelola Desa yang Baik
Bupati Gatut Sunu menegaskan, kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi perangkat desa yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan di tingkat desa.
“Jika perangkat desa profesional, pelayanan publik akan semakin optimal, dan pengelolaan APBDesa bisa lebih tepat sasaran. Inilah kunci desa maju dan berdaya,” ujarnya.
Tema Musda PPDI ke-4, “Terciptanya Peningkatan Profesionalisme Perangkat Desa Menuju Desa Maju dan Berdaya”, disebut Bupati sangat sejalan dengan visi Pemkab Tulungagung untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Musda Jadi Momentum Konsolidasi dan Regenerasi
Musda ke-4 PPDI Tulungagung yang dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua PPDI Jawa Timur H. Sutoyo M. Muslih, serta ratusan perangkat desa dari berbagai kecamatan, menjadi ajang penting untuk memperkuat organisasi dan memperjuangkan aspirasi perangkat desa.
“Musda ini harus berjalan damai, demokratis, dan menghasilkan keputusan terbaik, bukan hanya untuk PPDI, tapi juga untuk seluruh masyarakat Tulungagung,” kata Bupati Gatut Sunu.
Selain membuka Musda secara resmi, Bupati juga berpesan agar forum ini menjadi tonggak baru lahirnya kepengurusan PPDI Tulungagung yang lebih solid dan berorientasi pada pelayanan masyarakat desa.
Bukti Komitmen, Bukan Sekadar Janji
Kenaikan siltap dan penambahan JHT yang dibiayai Pemkab Tulungagung menjadi bukti nyata bahwa perhatian terhadap perangkat desa bukan sekadar wacana politik, melainkan komitmen konkret.
Dengan meningkatnya kesejahteraan dan jaminan sosial, diharapkan perangkat desa dapat bekerja lebih profesional, sehingga cita-cita Tulungagung menuju “Desa Maju dan Berdaya” benar-benar terwujud dan dirasakan langsung oleh masyarakat. (Faqih)
