Palembang, UpdateKini – Wali Kota Palembang Ratu Dewa menghadiri Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II DPRD Kota Palembang di Gedung DPRD Palembang, Senin (30/3/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Hari Apriansyah tersebut membahas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025.
Dalam forum itu, berbagai fraksi menyampaikan apresiasi sekaligus catatan terhadap kinerja Pemerintah Kota Palembang sepanjang 2025.
Fraksi Partai NasDem melalui juru bicara M. Aris Al-Kautsar menilai pemerintah telah menunjukkan langkah positif, terutama pada sektor infrastruktur dan pendidikan. Namun, fraksi ini menyoroti masih banyaknya jalan rusak serta fasilitas sekolah yang belum memadai.
“Perlu percepatan perbaikan jalan dan evaluasi sarana pendidikan agar sesuai standar pelayanan,” tegasnya.
Fraksi NasDem juga menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2025. Pemerintah kota didorong menghadirkan inovasi dan terobosan guna meningkatkan pendapatan daerah pada 2026. Selain itu, pemerataan layanan kesehatan dan sosial juga menjadi perhatian agar manfaat pembangunan lebih dirasakan masyarakat.
Fraksi ini turut mengingatkan pentingnya evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar capaian tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak nyata bagi warga. Mereka juga menegaskan agar penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) maupun Pelaksana Harian (Plh) tidak melampaui batas waktu sesuai regulasi yang berlaku.
Sementara itu, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas capaian realisasi pendapatan daerah yang dinilai cukup baik. Berdasarkan laporan, realisasi pendapatan Kota Palembang tahun 2025 mencapai 92,29 persen atau sebesar Rp4,87 triliun dari target Rp5,28 triliun.
“Capaian ini patut diapresiasi dan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik dalam mewujudkan Palembang berdaya dan sejahtera,” ujar juru bicara Fraksi Gerindra.
Fraksi lain seperti Golkar, PKS, dan PDI Perjuangan juga menyampaikan pandangan serupa. Mereka mengapresiasi kinerja pemerintah, namun tetap memberi catatan terkait optimalisasi pendapatan daerah, efektivitas belanja, serta realisasi program pembangunan.
Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri menegaskan bahwa pembahasan LKPJ ini bertujuan meningkatkan kualitas pembangunan kota.
“Ini evaluasi kinerja OPD. Kita akan melihat mana yang masih kurang dan mana yang sudah baik, semuanya akan diberikan masukan agar ke depan lebih maksimal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian DPRD, seperti perbaikan jalan rusak, lampu jalan, pengelolaan sampah, hingga penanganan banjir.
“Masalah ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga perlu dukungan masyarakat, mulai dari tingkat RT hingga lurah,” kata Ali Subri.
Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan akan menindaklanjuti berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
“Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun arah kebijakan pembangunan ke depan, agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kota Palembang,” pungkasnya. (*)
