Scroll untuk baca artikel
Pagaralam

Wako Buka Rapat Terpadu Sensus Ekonomi 2026 dan Statistik Sektoral Kota Pagar Alam

×

Wako Buka Rapat Terpadu Sensus Ekonomi 2026 dan Statistik Sektoral Kota Pagar Alam

Sebarkan artikel ini

Updatekini.com Pagar Alam –Wali Kota Pagar Alam, Ludi Oliansyah membuka secara resmi Rapat Koordinasi Terpadu Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dan Statistik Sektoral Kota Pagar Alam. Kegiatan itu berlangsung di ruang rapat Besemah I, kantor Wali Kota Pagar Alam, Rabu 15 April 2026 .

​Rapat koordinasi tersebut merupakan langkah awal strategis dalam mempersiapkan basis data ekonomi yang akurat untuk mendukung pembangunan daerah dalam satu dekade ke depan.

Wako Ludi menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan Agenda Nasional yang krusial bagi Kota Pagar Alam. Ia meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, hingga Lurah untuk memberikan dukungan penuh kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dengan memberikan data-data yang dibutuhkan oleh pihak BPS.

​”Data adalah kompas kita dalam membangun. Tanpa data yang akurat dari Sensus Ekonomi 2026, kebijakan yang akan kita ambil bisa saja tidak akan tepat sasaran. Untuk itu, saya minta kepada seluruh jajaran OPD untuk membantu kelancaran petugas survei di lapangan nantinya,” ucapnya.

Selanjutnya Ia mengajak seluruh OPD untuk tidak terlena dengan peningkatan nilai indeks pembangunan (IPS) dari tahun sebelumnya, dari 1,20 menjadi 2,35.

“Tentunya kita harus bersyukur atas peningkatan nilai ini, tetapi nilai ini masih berada di bawah rata-rata nasional, untuk itu mari kita bangun kekompakan untuk terus meningkatkan nilai IPS Kota Pagar Alam sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ajak Wako Ludi.

Selain membahas persiapan SE2026, rapat ini juga menyoroti pentingnya Statistik Sektoral.

Wako Ludi menekankan bahwa setiap OPD harus mampu mengelola data sektoral masing-masing secara terintegrasi agar terciptanya satu data Pagar Alam yang valid.

​”Sinergi antara BPS sebagai pembina data dan Pemerintah Kota sebagai produsen data harus diperkuat. Kita ingin mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang berbasis data, agar setiap program kesejahteraan rakyat dapat terukur dengan jelas,” pungkasnya.(*)