UpdateKini.com, Palembang – Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Palembang memberikan sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan program Car Free Day (CFD) dan Car Free Night (CFN) di kawasan Jembatan Ampera dan sekitarnya. Koordinator Presidium KAHMI Kota Palembang, Nurman Apandi, menilai program tersebut perlu dievaluasi secara serius apabila tidak memperhatikan aspek ketertiban, kelancaran lalu lintas, hingga dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut Nurman Apandi, pada prinsipnya KAHMI Kota Palembang mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan menghadirkan ruang publik, hiburan rakyat, serta meningkatkan aktivitas sosial masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan CFD dan CFN harus dilakukan dengan perencanaan matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Program seperti CFD dan CFN tentu baik untuk ruang interaksi masyarakat. Tetapi pelaksanaannya jangan sampai terkesan asal jadi dan justru mengganggu kepentingan masyarakat luas,” ujar Nurman Apandi dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).
KAHMI Kota Palembang menyampaikan beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Pertama, KAHMI meminta agar Jembatan Ampera tidak ditutup secara penuh selama kegiatan berlangsung. Menurut Nurman, Jembatan Ampera merupakan urat nadi transportasi dan perekonomian masyarakat Palembang sehingga akses utama tersebut harus tetap dapat digunakan masyarakat.
“Jangan sampai penutupan total Jembatan Ampera justru menghambat mobilitas warga dan aktivitas ekonomi masyarakat kecil yang setiap hari bergantung pada akses tersebut,” tegasnya.
Kedua, KAHMI menyoroti pentingnya pengaturan konsep acara yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Nurman menilai kegiatan hiburan harus tetap menjaga norma dan etika sosial masyarakat Palembang.
Ia mencontohkan agar aktivitas hiburan seperti joget atau hiburan musik tidak dilakukan di lokasi yang dinilai kurang tepat, terutama di depan rumah ibadah seperti masjid, karena dapat menimbulkan kesan kurang baik di tengah masyarakat.
Ketiga, KAHMI Kota Palembang meminta adanya pengaturan lalu lintas secara massif dan profesional selama pelaksanaan CFD dan CFN. Menurut mereka, rekayasa lalu lintas harus mempertimbangkan akses masyarakat menuju pusat perdagangan, perkantoran, hingga kawasan usaha rakyat.
“Pemerintah harus memastikan kegiatan ini tidak menutup akses ekonomi masyarakat. Karena Ampera bukan hanya ikon kota, tetapi juga jalur utama aktivitas ekonomi rakyat,” katanya.
Keempat, KAHMI juga meminta agar masyarakat pengguna CFD dan CFN tidak membawa kendaraan pribadi masuk atau parkir sembarangan di sekitar lokasi kegiatan. Hal tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan baru akibat banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan.
Nurman menegaskan, apabila berbagai persoalan tersebut tidak menjadi perhatian serius pemerintah, maka program CFD dan CFN sebaiknya dihentikan sementara sampai ada evaluasi dan penataan yang lebih baik.
“Kami berharap pemerintah mendengar aspirasi masyarakat dan melakukan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai niat baik menghadirkan ruang publik malah memunculkan keresahan dan kemacetan baru,” pungkasnya.
