Palembang, Updatekini – Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Sumatera Selatan yang dirangkaikan dengan pelantikan kepengurusan periode 2026 menyoroti sejumlah persoalan strategis, mulai dari agraria, advokasi masyarakat hingga potensi energi dan hilirisasi di Sumatera Selatan.
Kegiatan yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jalan Tasik, Minggu (27/9/2026), tersebut sekaligus menjadi momentum bagi kepengurusan baru untuk menyusun program kerja dan menentukan langkah organisasi ke depan.
Sebanyak 30 pengurus DPD ARUN Sumsel dilantik dalam kegiatan tersebut. Sejumlah pesan dan arahan disampaikan pengurus DPP, pemerintah daerah, dewan penasihat serta dewan pakar ARUN terkait peran organisasi dalam mendampingi masyarakat dan mengawal berbagai persoalan strategis di daerah.
Ketua Umum DPP ARUN, Dr. Bob Hasan, mengatakan ARUN sejak awal berdiri memiliki perhatian terhadap persoalan agraria. Menurutnya, organisasi tersebut lahir pada 2014 dengan latar belakang berbagai persoalan agraria yang terjadi di Lampung.
“ARUN ini berdiri tahun 2014, dan ARUN itu berangkat dari persoalan-persoalan agraria, yang awalnya berada di Lampung,” ujarnya.
Bob berharap kepengurusan ARUN Sumsel dapat terus berkiprah dalam membantu masyarakat, khususnya menghadapi berbagai persoalan agraria.
Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan Musda menjadi bagian penting dalam kehidupan organisasi karena menjadi ruang untuk menyatukan visi, merumuskan program kerja serta menentukan langkah strategis.
Ia berharap ARUN Sumsel dapat menghasilkan program kerja yang konkret dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“ARUN juga diharapkan dapat menjadi wadah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui pendampingan dan advokasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ratu Dewa juga mendorong ARUN mengedepankan aturan hukum, etika dan objektivitas dalam menjalankan fungsi advokasi serta mengutamakan penyelesaian persoalan secara konstruktif.
Ketua DPD ARUN Sumsel, Febri Zulian S., mengatakan kepengurusan yang baru dilantik siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Insyaallah kami DPD ARUN Sumatera Selatan siap berkolaborasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberikan advokasi-advokasi kerakyatan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Febri, semangat setelah pelantikan tidak boleh berhenti pada seremoni. Ia berharap seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi dalam menjalankan program organisasi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP ARUN, Bungas F. Fernando Duling, menyoroti potensi strategis Sumatera Selatan, terutama sektor perkebunan, pertambangan dan energi.
Menurutnya, Sumsel memiliki potensi kelapa sawit, batu bara hingga energi lokal yang perlu dibaca dan dikawal oleh kepengurusan ARUN Sumsel.
Ia juga meminta jajaran DPD ARUN Sumsel memetakan persoalan dan tanggung jawab organisasi di sejumlah wilayah, khususnya Lahat, Muara Enim dan Palembang.
“Tanggung jawab apa ke depan yang harus datang, di-maintenance oleh DPD ARUN Sumsel. Terkhusus ada tiga wilayah yaitu Lahat, Muara Enim, dan Palembang,” jelasnya.
Fernando menegaskan, fokus ARUN bukan hanya pendampingan hukum. Advokasi, menurutnya, dapat mencakup berbagai persoalan sosial yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
“Saya berharap ARUN tidak sama dengan ormas pada umumnya. Banyak latar belakang kegiatan kita adalah proses pendampingan dan advokasi terhadap masyarakat. Maka konteks kita adalah advokasi,” tegasnya.
Ia juga mendorong ARUN Sumsel melihat potensi hilirisasi energi sebagai salah satu isu strategis daerah.
“Saya mengatakan adalah sejauh mana kemampuan DPD Sumsel di kemudian hari terhadap perspektif hilirisasi energi. Hilirisasi energi karena akan didorong menjadi kekuatan kedaulatan energi,” ujarnya.
Selain persoalan agraria dan energi, Dewan Pembina DPP ARUN, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Erwin Charara Rusmana, menyoroti pentingnya melihat sejarah dan potensi Sumatera Selatan sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan diri masyarakat terhadap daerah.
Menurutnya, sejarah Sriwijaya menunjukkan bahwa Sumatera Selatan pernah memiliki posisi penting dalam perdagangan, diplomasi dan teknologi perkapalan di kawasan.
Sementara itu, Dewan Penasihat ARUN Kolonel TNI Purn. Dr. Parlin Rumahorbo, M.Si., meminta ARUN Sumsel mampu membaca berbagai isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat.
“ARUN harus melihat isu-isu ini, bagaimana mengadvokasi bidang-bidang ini supaya benar-benar untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Dewan Pakar DPP ARUN, Prof. Dr. Pujiono Suardi, menegaskan pentingnya kedekatan organisasi dengan masyarakat. Ia menyebut ARUN memilih berada di tengah rakyat dan mendengarkan langsung persoalan yang mereka hadapi.
“Non supra populum, sed inter populum. Jadi tidak berada di atas rakyat, tapi berada di tengah-tengah rakyat,” ujarnya.
Pujiono juga menyinggung persoalan reforma agraria dan pentingnya keberpihakan terhadap petani serta masyarakat kecil dalam akses terhadap tanah.
Dengan berlangsungnya Musda dan pelantikan tersebut, kepengurusan baru DPD ARUN Sumsel diharapkan dapat menerjemahkan berbagai masukan tersebut ke dalam program kerja, terutama terkait pendampingan masyarakat, persoalan agraria, isu strategis daerah serta pengawalan potensi energi dan hilirisasi di Sumatera Selatan.
