Palembang, UpdateKini – Perkumpulan Lingkar Hijau bekerja sama dengan Yayasan Paradigma Riau menginisiasi program “Fasilitasi Kontribusi Daerah dalam Capaian FOLU Net Sink di Tiga Provinsi di Pulau Sumatera: Riau, Sumsel, dan Jambi”.
Sebagai bagian dari program ini, diskusi para pihak bertema “Wilayah Kelola Rakyat (WKR) dan Progres Implementasi Kebijakan FOLU Net Sink Sumsel” digelar di Tembesh Space and Resto, Jalan MP Mangkunegara, Bukit Sangkal, Kalidoni, pada Rabu (22/1).
Diskusi ini dihadiri oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, SE, MM, Direktur Perkumpulan Lingkar Hijau, Anwar Sadat, serta narasumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, WALHI Sumsel, Taman Nasional Berbak Sembilang, BKSDA, dan perwakilan berbagai instansi lainnya.
Berbagai tema diangkat oleh para narasumber, termasuk “Progres Implementasi FOLU Net Sink Sumsel” oleh Dinas Kehutanan, “WKR Sebagai Solusi Pencapaian FOLU Net Sink 2030” oleh WALHI Sumsel, serta “Kondisi Eksisting TN Sembilang dan SM Dangku dalam Mendukung Implementasi FOLU Net Sink Sumsel” oleh Taman Nasional Berbak Sembilang dan BKSDA.
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, menyatakan apresiasinya atas inisiatif ini yang dinilai inovatif dan relevan di tengah urgensi mitigasi perubahan iklim akibat peningkatan suhu global.
“Kegiatan ini sangat inspiratif dan inovatif. Kami di legislatif siap mendukung dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, termasuk menyusun regulasi yang diperlukan untuk implementasi program ini,” ujarnya.
Direktur Perkumpulan Lingkar Hijau, Anwar Sadat, menyampaikan bahwa diskusi ini bertujuan memperluas pemahaman konsep dan informasi terkait program FOLU Net Sink di Sumsel. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu membangun kolaborasi yang solid antar-stakeholder dalam mendukung target Indonesia FOLU Net Sink 2030.
“Kami ingin isu FOLU Net Sink ini terus disosialisasikan, termasuk membentuk kelompok kerja atau forum yang efektif. Kolaborasi kelembagaan serta dukungan pendanaan menjadi elemen strategis untuk keberhasilan rencana aksi mitigasi perubahan iklim,” ungkapnya.
Anwar menambahkan bahwa hasil diskusi ini akan disampaikan kepada Ketua DPRD Sumsel untuk mendorong rekomendasi regulasi dan kelembagaan yang mendukung implementasi kebijakan terkait.
“Kami berharap semakin banyak pihak yang terlibat, baik pemerintah maupun lembaga lain, untuk mendukung kebijakan ini, termasuk melalui peraturan daerah (Perda) dan pendanaan strategis,” tutupnya. (Yan)
