Palembang, Update Kini — Rencana pengadaan sewa helikopter dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menuai perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk akademisi. Indra Gunawan, mahasiswa program Doktoral Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya (Unsri), menegaskan bahwa pengawasan masyarakat terhadap anggaran pemerintah adalah bentuk kepedulian nyata terhadap kinerja pemerintahan, sekaligus instrumen penting dalam menjaga kesehatan keuangan daerah.
Indra menekankan bahwa prinsip dasar pengawasan anggaran sesungguhnya sudah melekat pada hak dan tanggung jawab setiap warga negara. Ia mengingatkan bahwa ada mekanisme penganggaran yang berjenjang mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) di setiap tingkatan pemerintahan, hingga evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) APBD.
“Sikap kritis masyarakat itu adalah membantu pemerintah dari masuknya anggaran-anggaran siluman yang merugikan masyarakat. Mahasiswa, LSM, dan masyarakat harus mengawasi dan mencermati anggaran pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap kinerja pemerintahan,”
ujar Indra Gunawan.
Lebih lanjut, Indra mengapresiasi keputusan Gubernur Sumatera Selatan yang disebut telah mencoret anggaran sewa helikopter tersebut dari daftar belanja daerah. Bagi Indra, langkah tersebut merupakan bukti konkret bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan publik dan mampu merespons dengan cepat.
“Informasi yang saya dapat, Pak Gubernur sudah mencoret anggaran sewa helikopter tersebut. Dan itu menunjukkan bahwa beliau terbantukan dengan informasi dan sikap kritis masyarakat,”
tambahnya.
Seruan untuk Mahasiswa, LSM, dan Masyarakat Sumsel
Sebagai akademisi yang mendalami kebijakan publik, Indra merasa terpanggil untuk tidak hanya menganalisis situasi, tetapi juga memberikan arahan yang konstruktif. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Sumatera Selatan — termasuk mahasiswa dan LSM — untuk terus mencermati tata kelola pemerintahan dengan pendekatan yang elegan dan bertanggung jawab.
“Sebagai mahasiswa kebijakan publik Unsri, saya merasa perlu berkomentar terhadap situasi yang ada. Mari kita cermati tata kelola pemerintahan dengan memberikan masukan yang konstruktif dan elegan. Karena Sumsel ini adalah rumah kita semua. Oleh karena itu, mari kita bantu pemerintahan dalam menjalankan kebijakan yang pro rakyat. Karena kalau pemerintahan tidak bisa kerja, yang rugi kita semua,”
tegas Indra.
Birokrasi Diminta Lebih Edukatif
Tak hanya menyerukan kepada publik, Indra juga menyampaikan himbauan langsung kepada jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ia mendorong agar birokrasi tidak menutup diri dari masukan, melainkan secara aktif mendidik dan menginformasikan masyarakat mengenai proses serta pertimbangan di balik setiap kebijakan yang diambil.
Menurut Indra, keterbukaan informasi ini menjadi kunci untuk mencegah kesalahpahaman yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menyulut provokasi di tengah masyarakat.
“birokrasi seharusnya proaktif dalam memberikan pemahaman kepada publik mengenai latar belakang dan alasan di balik setiap kebijakan yang diambil. Dalam kasus sewa helikopter misalnya, meskipun langkah tersebut boleh jadi didasari oleh niat yang tulus mengingat kondisi geografis Sumatera Selatan yang menantang, terlebih di tengah situasi bencana, pihak berwenang tetap berkewajiban menyampaikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat. Hal ini penting agar tidak muncul kesalahpahaman yang berpotensi dieksploitasi oleh oknum-oknum tertentu sebagai bahan untuk memprovokasi”
pungkas Indra Gunawan.
Polemik anggaran sewa helikopter ini menjadi salah satu potret dari pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam proses pengawasan anggaran daerah. Sikap responsif Gubernur Sumsel harus kita apresiasi serta suara kalangan akademisi seperti Indra Gunawan diharapkan menjadi preseden positif bagi transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di Sumatera Selatan ke depan.
Narasumber: Indra Gunawan | Mahasiswa Doktoral Kebijakan Publik, FISIP Universitas Sriwijaya
