Palembang, UpdateKini – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang menggelar diskusi publik bertajuk “Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD: Efisiensi Politik atau Ancaman Demokrasi” Minggu, (18/12026), di Hotel Swarna Dwipa Palembang.
Kegiatan ini menjadi respons kritis HMI terhadap kembali mengemukanya wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD dalam dinamika politik nasional.
Sekretaris Umum (Sekum) HMI Cabang Palembang, Yongki, menegaskan bahwa isu tersebut tidak dapat dipandang semata dari sudut efisiensi anggaran. Menurutnya, perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) menyangkut langsung prinsip kedaulatan rakyat dan kualitas demokrasi di Indonesia.
“Efisiensi politik tidak boleh mengorbankan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Setiap perubahan sistem demokrasi harus dikaji secara mendalam, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik,” tegas Yongki.
Ia menilai, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi menimbulkan kemunduran demokrasi apabila tidak dibahas secara komprehensif dan melibatkan partisipasi publik yang luas.
Lebih lanjut, ia berharap diskusi publik ini dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta menjadi ruang pertukaran gagasan yang konstruktif bagi para pemangku kebijakan.
“Demokrasi harus tetap berjalan secara sehat, partisipatif, dan berkeadilan, khususnya di daerah. HMI akan terus mengawal setiap kebijakan publik yang berdampak pada masa depan demokrasi kita,” pungkasnya.
Diskusi publik ini dihadiri oleh mahasiswa, aktivis, akademisi, serta perwakilan organisasi kepemudaan. Hasil diskusi diharapkan dapat melahirkan rekomendasi kritis sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan terkait arah kebijakan demokrasi nasional ke depan. (*)
