Oleh: Muhammad Abdillah Dosen Pascasarjana UIN Raden Fatah
Peristiwa Nuzulul Quran seharusnya dipahami sebagai momen lahirnya gugatan epistemologis yang menantang kebekuan kesadaran manusia, bukan sekadar seremoni tahunan yang berulang secara simbolik. Argumentasi ini berangkat dari fakta bahwa wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad saw.
Bukanlah perintah ritual, melainkan perintah membaca “iqra” sebagaimana termaktub dalam QS. Al-‘Alaq [96]: 1–5. Pilihan kata ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal memulai revolusinya dari kesadaran intelektual, bukan dari formalisme ibadah.
Dalam khazanah tafsir klasik, Ibn Kathir menekankan bahwa ayat-ayat awal tersebut menandai kemuliaan ilmu sebagai basis pembentukan manusia beradab. Sementara Fakhr al-Din al-Razi melihat perintah membaca sebagai fondasi bagi refleksi rasional yang mengantar manusia memahami realitas secara mendalam.
Dengan demikian, wahyu pertama bukan sekadar pembukaan kitab suci, melainkan deklarasi metodologis bahwa perubahan sosial dan moral harus dimulai dari pembacaan kritis terhadap dunia. Kesimpulannya, Nuzulul Quran adalah momentum gugatan terhadap stagnasi berpikir dan bukan ruang perayaan yang hampa refleksi.
Gugatan tersebut menjadi semakin relevan ketika makna “iqra’” dipahami sebagai perintah membaca realitas sosial yang sarat ketimpangan, bukan hanya membaca teks secara literal. Kata ini mengandung makna menghimpun dan menelaah tanda-tanda kehidupan, baik yang tertulis maupun yang tersirat dalam sejarah.
Dalam tafsir Al-Tabari, membaca dipahami sebagai proses pembelajaran berkelanjutan yang menghubungkan manusia dengan petunjuk ilahi melalui akal. Pemikir modern seperti Fazlur Rahman bahkan menegaskan bahwa ayat-ayat awal tersebut mengandung dimensi etika sosial yang menuntut pembacaan kontekstual terhadap situasi umat.
Artinya, membaca dalam makna Qur’ani adalah tindakan sadar untuk memahami dan merespons ketidakadilan. Kesimpulannya, jika ayat pertama adalah panggilan membaca realitas secara kritis, maka ia sekaligus merupakan kritik terhadap masyarakat yang membiarkan ketimpangan berlangsung tanpa koreksi moral.
Konteks historis turunnya wahyu menunjukkan bahwa Islam lahir di tengah struktur sosial yang timpang, dan situasi serupa dapat ditemukan dalam berbagai wajah ketimpangan di Indonesia hari ini. Masyarakat Makkah pra-Islam ditandai oleh dominasi ekonomi segelintir elite dan eksploitasi kelompok rentan, sebagaimana dicatat oleh W. Montgomery Watt.
Dalam konteks Indonesia, ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan serius, terlihat dari konsentrasi kekayaan pada sebagian kecil populasi serta disparitas pembangunan antara pusat dan daerah. Fenomena kemiskinan struktural, ketimpangan akses pendidikan, hingga ketidakmerataan layanan kesehatan menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya menghadirkan keadilan sosial.
Selain itu, polarisasi politik dan instrumentalitas agama dalam kontestasi kekuasaan memperlihatkan bagaimana wacana keagamaan kerap direduksi menjadi alat legitimasi, bukan sumber kritik moral. Kesimpulannya, sebagaimana wahyu pertama hadir sebagai kritik terhadap ketimpangan Makkah, semangat “iqra’” menuntut pembacaan kritis terhadap realitas ketidakadilan di Indonesia.
Etos pembacaan kritis yang lahir dari wahyu pertama sesungguhnya telah melahirkan tradisi intelektual besar dalam sejarah Islam, dan hal ini menjadi cermin evaluatif bagi kondisi literasi bangsa. Pada abad-abad awal Islam, tokoh seperti Ibn Sina dan Al-Farabi menjadikan wahyu sebagai inspirasi pengembangan ilmu rasional dan sains.
Dalam teologi, Abu al-Hasan al-Ashari membangun sintesis antara iman dan rasio sebagai bentuk tanggung jawab intelektual. Tradisi ini menunjukkan bahwa membaca bukan sekadar aktivitas spiritual, tetapi kerja peradaban. Namun, di Indonesia, tantangan literasi masih nyata, baik dalam bentuk rendahnya minat baca maupun terbatasnya budaya riset kritis di ruang publik.
Di tengah arus disinformasi digital dan polarisasi wacana, perintah “iqra’” menjadi semakin mendesak untuk dimaknai sebagai gerakan literasi substantif. Kesimpulannya, sejarah kejayaan intelektual Islam menjadi kritik implisit atas lemahnya budaya membaca dan berpikir kritis di masyarakat kita.
Sayangnya, peringatan Nuzulul Quran kerap terjebak dalam formalitas simbolik yang tidak sepenuhnya menjawab problem struktural tersebut. Dalam perspektif sosiologi pengetahuan dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, makna religius dapat mengalami objektivasi sehingga kehilangan daya kritisnya.
Ketika wahyu diperingati tanpa dikontekstualisasikan dengan problem kemiskinan, korupsi, ketimpangan hukum, dan kerusakan lingkungan, ia berisiko menjadi simbol tanpa daya transformasi. Kritik serupa pernah diajukan oleh Mohammed Arkoun yang menuntut pembacaan kritis terhadap teks agar tidak membeku dalam dogmatisme.
Dalam konteks Indonesia, fenomena korupsi yang melibatkan elite terdidik menunjukkan adanya jurang antara pengetahuan dan integritas. Kesimpulannya, tanpa refleksi kritis terhadap ketimpangan sosial, peringatan Nuzulul Quran akan kehilangan relevansi moralnya.
Dimensi etis wahyu pertama pada akhirnya menuntut keterlibatan aktif umat dalam memperjuangkan keadilan sosial di tengah berbagai ketimpangan nasional. QS. Al-‘Alaq memperingatkan bahaya manusia yang melampaui batas ketika merasa cukup, sebuah gambaran tentang kesombongan struktural yang dapat muncul dalam sistem kekuasaan.
Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa ilmu tanpa keadilan akan melahirkan penyimpangan, sementara Abdolkarim Soroush mengingatkan pentingnya keterbukaan interpretasi agar agama tidak menjadi instrumen dominasi. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan hukum, eksploitasi sumber daya alam, dan marginalisasi masyarakat adat menjadi contoh nyata perlunya integrasi antara ilmu dan moralitas.
Membaca dalam makna Qur’ani berarti berani mengkritik ketidakadilan, sekaligus membangun alternatif yang lebih manusiawi. Kesimpulannya, Nuzulul Quran adalah panggilan etis untuk menyatukan kesadaran intelektual dan komitmen sosial.
Dengan demikian, memaknai Nuzulul Quran sebagai gugatan mengharuskan perubahan paradigma dari seremoni menuju transformasi nyata dalam kehidupan berbangsa. Jika wahyu pertama adalah perintah membaca realitas dan memperbaikinya, maka peringatannya harus diwujudkan dalam penguatan literasi, etika publik, dan keberanian moral menghadapi ketimpangan.
Tokoh seperti Ibn Rushd telah menegaskan kewajiban penggunaan akal sebagai bagian dari tanggung jawab religius. Prinsip ini relevan bagi Indonesia yang tengah menghadapi tantangan ketidakadilan sosial, krisis integritas, dan polarisasi identitas. Nuzulul Quran bukanlah nostalgia spiritual, melainkan mandat intelektual dan moral yang terus hidup sepanjang zaman.
Kesimpulannya, ayat pertama Al-Qur’an adalah gugatan permanen terhadap kebodohan dan ketimpangan, memperingatinya berarti melanjutkan kerja pembacaan kritis dan perjuangan keadilan di ruang publik Indonesia hari ini. Waullah a’lam
