UpdateKini.com, Palembang – Kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat menuai perhatian serius dari kalangan akademisi. Indra Gunawan, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya sekaligus pengamat kebijakan publik, menyampaikan pandangannya secara kritis terhadap kebijakan yang tengah menjadi sorotan publik tersebut.
“Pemotongan TKD adalah simtom, bukan penyakit utamanya. Penyakit utamanya adalah desentralisasi fiskal yang belum menghasilkan kemandirian daerah yang sesungguhnya. Selama daerah masih bergantung 70-90% pada transfer pusat, maka sovereignitas fiskal daerah tetap semu,” tegas Indra dalam wawancara yang digelar di kampus FISIP UNSRI, Selasa (20/5/2026).
Ruang Fiskal Daerah Terkonstriksi
Menurut Indra, dampak dari kebijakan ini tidak dapat dilihat secara sederhana. Terhambatnya pembangunan di daerah, ia nilai, merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Ia menyoroti bahwa kondisi ruang fiskal daerah saat ini secara faktual berada dalam keadaan yang terkonstriksi, sehingga berbagai program dan komitmen kepala daerah yang telah dijanjikan kepada masyarakat belum dapat ditunaikan.
“Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada belum terpenuhinya berbagai komitmen yang telah dijanjikan oleh kepala daerah dalam kampanye politiknya, yang selanjutnya memicu disharmoni sosial dan pada gilirannya menjadi faktor penghambat bagi keberlangsungan pembangunan daerah secara menyeluruh,” ujarnya.
Kendati demikian, Indra menilai bahwa upaya mendorong kemandirian fiskal daerah tetap merupakan arah kebijakan yang tepat, dengan catatan bahwa desain arsitektur fiskal yang diterapkan harus lebih komprehensif dan adaptif mampu mendorong kemandirian sekaligus memberikan proteksi bagi daerah-daerah yang paling rentan, melalui pendekatan yang bertahap dan terukur.
Seruan untuk Masyarakat dan Pemerintah
Kepada masyarakat luas, mahasiswa, serta organisasi kemasyarakatan, Indra berpesan agar semua pihak dapat mengedepankan sikap bijak dan konstruktif di tengah situasi yang penuh tekanan ini. Ia meyakini bahwa para kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tengah bekerja keras demi kesejahteraan masyarakat.
Sementara kepada pemerintah, ia berharap agar para pejabat publik membangun komunikasi yang lebih intensif dan inklusif dengan berbagai kelompok masyarakat. “Guna menciptakan pemahaman bersama dan mencegah disinformasi,” pungkasnya.
Wawancara ini menegaskan bahwa isu TKD bukan sekadar persoalan anggaran, melainkan cerminan dari tantangan struktural yang lebih dalam dalam tata kelola desentralisasi fiskal Indonesia.
