Lombok Barat, UpdateKini – Gubernur Banten Andra Soni menghadiri pembukaan Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7). Raker APPSI tahun ini memfokuskan pembahasan pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pajak air permukaan.
Pembukaan Raker APPSI dilakukan secara simbolis oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dengan memukul alat musik tradisional Lombok, gendang beleq.
“Hari ini saya mengikuti pembukaan Raker APPSI yang dibuka oleh Pak Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Pemprov Banten mendukung Raker APPSI yang fokus membahas pemberdayaan UMKM serta pajak air permukaan,” ujar Andra Soni.
Menurut Andra, pemberdayaan UMKM mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, menggerakkan perekonomian daerah, sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Terkait pajak air permukaan, Andra menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian sumber daya alam, bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Provinsi Banten sebagai daerah industri memandang isu air permukaan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan kelestarian lingkungan,” katanya.
Dalam sambutannya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyampaikan salam dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang berhalangan hadir karena mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.
Bima Arya mengatakan para kepala daerah saat ini menghadapi lima tantangan utama, mulai dari dinamika geopolitik, mengawal kebijakan nasional, memahami perkembangan media masa kini, hingga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran hukum.
Ia juga menyampaikan arahan Mendagri mengenai fungsi ganda gubernur sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah yang bertugas mengoordinasikan kebijakan nasional dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Sementara itu, Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’oed, mengatakan Raker APPSI menjadi forum strategis bagi para gubernur untuk berbagi pengalaman, merumuskan solusi konkret, serta memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, fokus pembahasan mengenai pemberdayaan UMKM dan optimalisasi pajak air permukaan diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang mendukung penguatan ekonomi dan fiskal daerah.
