Jakarta, UpdateKini – Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran peserta didik baru sebagaimana sekolah pada umumnya. Sebaliknya, pemerintah menerapkan mekanisme penjangkauan aktif untuk menjaring anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sebagai calon siswa.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, penjangkauan dilakukan oleh pendamping sosial di daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS). Calon siswa kemudian diproses melalui pleno di daerah sebelum ditetapkan oleh bupati, wali kota, atau gubernur.
“Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Penjangkauan dilakukan oleh para pendamping sosial di daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BPS. Setelah diproses melalui pleno di daerah dan ditetapkan oleh bupati, wali kota, atau gubernur, barulah kami menetapkannya sebagai siswa Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Senin (13/7/2026).
Hingga saat ini, Kemensos telah menetapkan sebanyak 28.478 siswa baru sebagai peserta didik Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses verifikasi, penetapan dari pemerintah daerah, serta kesiapan sarana dan prasarana di masing-masing satuan pendidikan.
“Data terus bergerak. Apa yang kami sampaikan hari ini adalah data per hari ini dan masih dimungkinkan bertambah seiring hasil verifikasi dan penetapan bersama pemerintah daerah,” kata Gus Ipul.
Jika digabungkan dengan siswa angkatan sebelumnya yang telah mengikuti pembelajaran sejak tahun lalu, total peserta didik Sekolah Rakyat kini mencapai 43.346 siswa yang tersebar dalam 1.550 rombongan belajar (rombel).
Gus Ipul menjelaskan, seluruh siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga yang masuk dalam Desil 1 dan Desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Karena itu, proses penerimaan tidak menggunakan tes akademik, melainkan berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga yang telah diverifikasi.
“Basisnya adalah DTSEN, yaitu keluarga pada Desil 1 dan Desil 2 yang secara sosial ekonomi berada pada kondisi paling bawah atau prasejahtera. Karena tidak menggunakan tes akademik, maka diperlukan proses adaptasi agar mereka siap mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul, tantangan terbesar saat ini terdapat pada jenjang Sekolah Dasar (SD), karena banyak orang tua yang belum siap melepas anak tinggal di asrama. Oleh sebab itu, proses pendekatan kepada keluarga memerlukan waktu dan pendampingan yang lebih panjang. (*)
