Jakarta, UpdateKini – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis perekonomian Indonesia mampu tumbuh hingga 6,5 persen pada 2027. Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional menuju level 8 persen pada 2029.
Optimisme itu disampaikan Purbaya saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Menurut Purbaya, laju pertumbuhan tersebut dirancang sebagai fondasi penting untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan.
“KEM PPKF tahun 2027 ini merupakan KEM PPKF pertama dalam sejarah yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden,” ujar Purbaya.
Selain target pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menetapkan sejumlah asumsi makro ekonomi. Inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Di sisi fiskal, pemerintah merancang defisit anggaran sebesar 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target pendapatan negara ditetapkan sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB, dengan belanja negara berada pada kisaran 13,62 persen sampai 14,80 persen PDB.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah akan difokuskan pada delapan kluster prioritas nasional, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya memperbaiki efektivitas perlindungan sosial. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara bertahap akan diarahkan berbasis penerimaan manfaat langsung dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Purbaya mengatakan berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPR RI akan menjadi bahan penting dalam penyusunan APBN 2027 agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan.
“Semoga pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2027 dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” kata Purbaya.
