Padang, UpdateKini – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus membenahi sistem penanggulangan bencana dengan menyusun standar operasional prosedur (SOP) untuk enam klaster kebencanaan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat respons saat bencana terjadi sekaligus meningkatkan efektivitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam dialog interaktif Satu Jam Jo Gubernur di RRI Pro 1 Padang, Rabu (15/7/2026), yang mengangkat tema Bangkit Lebih Kuat: Mewujudkan Sumatera Barat Tangguh melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Mahyeldi mengatakan, pembenahan sistem penanggulangan bencana dilakukan dengan belajar dari bencana besar yang melanda Sumatera Barat pada 2025 dan menyebabkan kerugian lebih dari Rp33 triliun.
Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak cukup diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga harus didukung mekanisme kerja yang jelas agar setiap perangkat daerah dapat bergerak cepat ketika bencana terjadi.
“Kita sedang menyusun SOP untuk enam klaster kebencanaan agar setiap perangkat daerah sudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya ketika bencana terjadi. Dengan begitu, penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Dua SOP sudah selesai disusun dan semoga bisa sampai ke perda,” ujar Mahyeldi.
Untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai target, Pemprov Sumbar juga membentuk posko kendali yang melibatkan berbagai perangkat daerah. Seluruh perkembangan pemulihan dipantau secara berkala melalui dashboard kebencanaan yang dikembangkan sebagai instrumen pengawasan terpadu.
Menurut Mahyeldi, inovasi dashboard kebencanaan tersebut bahkan telah diadopsi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai salah satu referensi dalam penguatan sistem pemantauan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Melalui posko kendali dan dashboard kebencanaan, seluruh progres dapat dipantau secara berkala sehingga pelaksanaan program bisa terus dievaluasi. Harapannya, bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal,” katanya.
Selain membenahi sistem penanggulangan bencana, Pemprov Sumbar juga mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak, penataan kembali kawasan rawan bencana, serta pembangunan infrastruktur yang menjadi bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah juga berupaya menjaga agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan selama proses pembangunan berlangsung.
Di sektor ekonomi, Pemprov Sumbar mempercepat pemulihan melalui pembenahan lokasi usaha, pendampingan UMKM, pelatihan, hingga dukungan permodalan. Sementara untuk pemulihan psikososial, pemerintah menyediakan layanan trauma healing yang melibatkan Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, serta memanfaatkan rumah ibadah sebagai ruang pendampingan bagi warga terdampak.
Menutup dialog, Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, relawan, hingga perantau Minangkabau yang terus bergotong royong mendukung proses pemulihan Sumatera Barat. Ia juga mengimbau masyarakat untuk memedomani dan mengikuti arahan pemerintah daerah dalam upaya membangun daerah yang lebih tangguh menghadapi bencana.
