Update Kini, Palembang – Upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pelaku UMKM di Kota Palembang terus didorong. Hal itu mengemuka dalam audiensi Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (DPW APKLI) Sumatera Selatan bersama APKLI Kota Palembang dengan Pemerintah Kota Palembang, Rabu (19/8/2026).
Audiensi yang berlangsung pukul 13.00 WIB di Ruang Parameswara, Pemerintah Kota Palembang, tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara organisasi PKL dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem usaha rakyat yang lebih tertata, produktif, mandiri, sekaligus mendapat perlindungan yang memadai.
Rombongan APKLI diterima langsung Asisten II Pemkot Palembang, Dr. Ir. Ar. H.K.M. Isnaini Madani, M.T., M.Si., IAI, bersama Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, para camat se-Kota Palembang, OPD terkait, serta sejumlah stakeholder.
Dalam suasana dialog yang terbuka dan hangat, APKLI menyampaikan sejumlah aspirasi dan program strategis yang diharapkan dapat menjadi agenda bersama antara pemerintah dan para pedagang.
Ketua DPW APKLI Sumatera Selatan, Harmoko, mengungkapkan beberapa program yang menjadi perhatian utama, antara lain rencana Festival PKL, akses permodalan usaha tanpa agunan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi PKL dan pelaku UMKM, dukungan terhadap pelaksanaan Munas ke-6 APKLI, serta bantuan sarana dan prasarana usaha.
Bantuan tersebut di antaranya berupa gerobak, payung, box es, booth atau tenan, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya.
Menurut Harmoko, berbagai program tersebut diharapkan tidak hanya membantu meningkatkan kapasitas usaha para PKL, tetapi juga mendorong terciptanya pedagang yang lebih tertata, mandiri dan produktif, sekaligus memiliki perlindungan sosial.
“Program-program ini diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan PKL serta pelaku UMKM di Kota Palembang,” ujar Harmoko.
Pemkot Palembang Siap Tindaklanjuti Aspirasi APKLI
Menanggapi aspirasi tersebut, Asisten II Pemkot Palembang Isnaini Madani menyatakan bahwa berbagai masukan yang disampaikan APKLI menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Khusus terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pemkot Palembang akan mendorong koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang dan Dinas Ketenagakerjaan agar program perlindungan sosial tersebut dapat semakin menjangkau PKL dan pelaku UMKM.
Sementara untuk dukungan sarana dan prasarana usaha, Dinas Koperasi dan UMKM menyambut baik usulan APKLI. Dukungan tersebut akan diupayakan melalui berbagai skema, termasuk pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan melalui forum CSR yang telah tersedia.
Sedangkan mengenai rencana Festival PKL, Pemkot Palembang akan melihat peluang untuk memasukkannya dalam program pada tahun mendatang melalui dinas terkait.
Respons positif dari Pemkot Palembang tersebut mendapat apresiasi dari APKLI Kota Palembang.
Ketua APKLI Kota Palembang, Sutrisno, mengapresiasi keterbukaan pemerintah dalam menerima aspirasi dan memberikan ruang dialog bagi para pedagang.
“Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Kota Palembang yang begitu terbuka dan langsung menawarkan solusi konkret terhadap berbagai masukan dan permintaan APKLI. Insya Allah, kami sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk merealisasikan apa yang hari ini kita sepakati dan pahami bersama,” ujar Sutrisno.
Tak Sekadar Audiensi
Audiensi tersebut diharapkan tidak berhenti sebatas forum dialog, tetapi berlanjut pada koordinasi dan program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi PKL dan pelaku UMKM.
APKLI Sumatera Selatan dan APKLI Kota Palembang menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem PKL dan UMKM yang lebih maju, tertata, terlindungi dan berdaya saing.
Kolaborasi antara pemerintah, organisasi pedagang, dunia usaha dan stakeholder lainnya diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang.
