Mamuju, UpdateKini – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfopers) Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya mengatasi wilayah blankspot dengan menghadirkan akses internet gratis melalui skema kolaborasi bersama pemerintah pusat dan pemerintah desa.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka untuk memperluas akses internet di wilayah terpencil meski di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Kepala Dinas Kominfopers Sulbar menjelaskan, program penuntasan blankspot kini dirancang lebih adaptif terhadap kondisi keuangan daerah. Jika sebelumnya menggunakan pola bantuan stimulus, kini sasaran diperluas ke fasilitas pelayanan publik, seperti sekolah, pusat kesehatan, dan kantor desa.
Pemprov Sulbar menyediakan perangkat satelit, peralatan pendukung, serta membiayai langganan internet pada tahap awal. Selanjutnya, biaya langganan bulanan akan menjadi tanggung jawab pemerintah desa agar program dapat terus berlanjut.
“Ini perlu menjadi pertimbangan desa, karena ini berdampak langsung terhadap berbagai sektor khususnya pelaku usaha atau UMKM,” ujar Kepala Dinas Kominfopers Sulbar. Kamis (16/7/2026).
Selain keterbatasan anggaran, tantangan lain yang dihadapi adalah kondisi geografis yang sulit. Pemprov Sulbar telah menjalin kerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Komdigi, namun pembangunan infrastruktur telekomunikasi masih terkendala proses pembebasan lahan untuk pembangunan menara penyedia layanan.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemprov Sulbar berharap dukungan pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah sulit dapat dipercepat.
Sebagai solusi jangka pendek, Pemprov Sulbar menyiapkan jaringan wifi desa melalui kerja sama dengan Provider Service Provider (PSP) lokal yang akan diintegrasikan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Skema ini diharapkan mampu mempercepat penyediaan akses internet bagi desa-desa yang selama ini masih mengalami blankspot sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Pemprov Sulbar juga menunggu pengembangan program “internet rakyat” yang dinilai lebih efisien dan terjangkau. Teknologi tersebut memanfaatkan sinyal radio dari menara pemancar kecil menuju antena penerima di rumah pelanggan tanpa kabel, kemudian diteruskan ke modem atau router agar dapat digunakan oleh berbagai perangkat.
“Model seperti ini diharapkan dapat menjadi solusi mobile internet bagi wilayah blankspot dengan medan geografis yang sulit dan jumlah pengguna yang tidak terlalu banyak,” pungkasnya.
