Palembang, UpdateKini – Menjaga kelancaran operasi hulu minyak dan gas bumi tidak cukup hanya mengandalkan pengelolaan teknis di lapangan. Koordinasi dengan pemerintah wilayah dan aparat keamanan juga menjadi bagian penting, terutama di kawasan yang dilalui jalur pipa penyalur minyak bumi.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar SKK Migas bersama KKKS Medco E&P Indonesia dan PHR Zona 4 di Palembang, Kamis (20/8/2026). Forum ini mempertemukan pemangku kepentingan dari sejumlah kecamatan, kepolisian, serta TNI yang berada di wilayah jalur pipa migas.
FGD tersebut menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dapat mengganggu operasi hulu migas sekaligus mencari langkah penanganan yang dapat dilakukan secara bersama. Sejumlah isu di lapangan dibahas agar koordinasi antarinstansi semakin kuat dan potensi gangguan dapat diantisipasi sejak awal.
Koordinator Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagsel Kurnia Ariwijayanti mengapresiasi keterlibatan Medco E&P Indonesia dan PHR Zona 4 dalam membangun komunikasi dengan pemerintah kecamatan dan aparat di sekitar wilayah operasi.
Menurutnya, kegiatan hulu migas di lapangan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Karena itu, berbagai tantangan yang muncul perlu dibahas secara konstruktif dengan melibatkan pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan wilayah operasi.
“Kami berharap melalui forum ini, berbagai isu, tantangan maupun potensi yang ada di lapangan dapat dibahas secara konstruktif sehingga menghasilkan solusi yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak,” ujar Kurnia.
Dalam FGD tersebut, Koordinator Operasi SKK Migas Sumbagsel Febryan menyampaikan materi mengenai tata kelola hulu migas dan gangguan operasi pada jalur pipa penyalur minyak bumi. Sementara itu, Kepala Subdit Waster Ditpamobvit Polda Sumsel AKBP Ali Sadikin, S.Ag., M.Si., membahas gangguan terhadap operasi hulu migas yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan studi kasus dan diskusi. Peserta diberi ruang untuk menyampaikan pandangan serta pengalaman yang berkaitan dengan kondisi di wilayah masing-masing.
Manager Field Relation & Community Enhancement Medco E&P Indonesia Hirmawan Eko Prabowo mengatakan, forum tersebut tidak hanya menjadi sarana silaturahmi, tetapi juga ruang memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan.
“Selain menjaga silaturahmi, kegiatan ini juga sebagai forum untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi dan kerja sama untuk kelancaran operasi migas di wilayah jalur pipa migas,” ujarnya.
Senada, Manager Stakeholder Relation Management PHR Zona 4 Frans Alexander A. Hukom menilai keterlibatan pemerintah kecamatan dan aparat menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran operasi hulu migas.
Menurut Frans, KKKS membutuhkan dukungan para pemangku kepentingan dan masyarakat di sekitar wilayah operasi untuk menjaga objek vital nasional sekaligus memastikan kegiatan hulu migas dapat berjalan aman, selamat dan andal.
“PHR Zona 4 percaya bahwa pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasi memiliki peran kunci dalam mendukung KKKS mewujudkan ketahanan energi nasional melalui operasi hulu migas yang aman, selamat, dan andal,” kata Frans.
FGD ini diikuti camat, unsur kepolisian dan TNI dari sejumlah wilayah yang berada di sepanjang jalur pipa migas, mulai dari Muara Lakitan, Jirak Jaya, Penukal, Abab, Talang Ubi, Tanah Abang, Sungai Rotan, Gelumbang, Indralaya Utara, Pemulutan, Kertapati, Jakabaring hingga Plaju.
Keterlibatan lintas wilayah tersebut menunjukkan bahwa menjaga keberlangsungan operasi hulu migas membutuhkan koordinasi yang tidak berhenti di lingkungan perusahaan, tetapi juga melibatkan pemerintah dan aparat di tingkat wilayah.
