Palembang, UpdateKini – Upaya pengendalian banjir di Kota Palembang tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan kolam retensi. Pemerintah juga perlu memanfaatkan teknologi melalui penerapan sistem peringatan dini atau early warning system guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir.
Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Forum Demokrasi Sriwijaya (FORDES) di Aula DPRD Sumatera Selatan, Selasa (16/6/2026), mengangkat tema “Kolam Retensi: Polemik Legitimasi versus Fungsi dan Urgensi”.
Salah satu narasumber, Dr (C) Ir Eddy Santana Putra MSi, menilai bahwa pengendalian banjir harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur fisik tetapi juga dukungan teknologi yang mampu memberikan informasi lebih cepat kepada masyarakat dan pemerintah.
Menurut mantan Wali Kota Palembang periode 2003–2013 tersebut, kondisi geografis Palembang yang didominasi kawasan rawa membuat kota ini memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan air. Seiring perkembangan kota, banyak kawasan rawa yang ditimbun untuk pembangunan sehingga fungsi alami sebagai daerah resapan dan tampungan air berkurang.
“Rendahnya elevasi lahan dan perilaku manusia menjadi faktor penyebab banjir yang perlu mendapat perhatian serius,” ujarnya.
Sebagai inisiator Peraturan Daerah tentang Pengendalian Rawa, Eddy menegaskan bahwa keberadaan kolam retensi harus terintegrasi dengan sistem drainase yang baik agar dapat berfungsi optimal. Perencanaan yang parsial, menurutnya, tidak akan mampu menyelesaikan persoalan banjir secara efektif.
Selain pembangunan kolam retensi, ia juga mendorong pemerintah untuk mengikuti perkembangan teknologi dengan memasang sistem peringatan dini banjir. Teknologi tersebut dinilai dapat membantu mendeteksi potensi genangan lebih cepat sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan sebelum dampak meluas.
Dalam diskusi tersebut, para narasumber sepakat bahwa kolam retensi tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam pengendalian banjir. Namun efektivitasnya harus didukung perencanaan yang matang, kepastian hukum, pengelolaan drainase yang terintegrasi, serta pemanfaatan teknologi modern.
FGD FORDES juga menegaskan bahwa penanganan banjir di Palembang memerlukan pendekatan terpadu antara pembangunan infrastruktur, kebijakan publik yang akuntabel, dan kesiapsiagaan masyarakat agar risiko bencana dapat diminimalkan.
