Scroll untuk baca artikel
EkonomiInternasional

Ratifikasi Protokol Perubahan IJEPA Ditarget Rampung Semester II 2026

×

Ratifikasi Protokol Perubahan IJEPA Ditarget Rampung Semester II 2026

Sebarkan artikel ini

Palembang, UpdateKini – Pemerintah Indonesia menargetkan proses ratifikasi Protokol Perubahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA) dapat segera rampung sepenuhnya pada semester kedua tahun ini. Target tersebut menjadi salah satu langkah strategis yang disusun Indonesia dan Jepang dalam memperkuat kemitraan ekonomi, transisi energi, industri hijau, serta akselerasi integrasi Indonesia ke organisasi ekonomi global.

 

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan strategis Indonesia dan Jepang yang berlangsung di sela kunjungan kerja di Prancis, Rabu (3/6). Kedua negara sepakat memperdalam kerja sama bilateral yang komprehensif di berbagai sektor krusial, mulai dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV), penguatan industri perkapalan, pemanfaatan energi bersih, hingga percepatan integrasi Indonesia ke dalam organisasi ekonomi global.

 

Kemitraan strategis tersebut semakin kokoh menyusul kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Jepang yang menghasilkan berbagai kesepakatan positif. Kunjungan tersebut menegaskan visi bersama kedua negara untuk mempererat hubungan ekonomi dan keamanan global yang saling menguntungkan.

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kolaborasi dengan Jepang merupakan pilar penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi nasional, khususnya dalam menyongsong era industri hijau dan memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok global.

 

“Indonesia berkomitmen penuh untuk mempercepat prioritas pembangunan nasional melalui adopsi teknologi tinggi dan investasi berkelanjutan dari Jepang. Kami membidik penguatan proyek ASEAN sebagai akselerator energi terbarukan, khususnya sektor geotermal. Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada transfer teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui program magang dan studi di berbagai perusahaan global Jepang,” ujar Airlangga.

 

Lebih lanjut, Airlangga menekankan pentingnya respons bersama terhadap tantangan perdagangan global, terutama terkait isu kelebihan kapasitas (overcapacity) baja dunia.

 

“Tantangan proteksionisme global saat ini memerlukan sinergi yang solid antara negara-negara yang memiliki kesamaan pandangan (like-minded countries). Indonesia dan Jepang sepakat untuk terus mengedepankan tatanan ekonomi internasional yang berbasis aturan (rules-based order) demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi kedua negara dari dampak negatif tarif perdagangan sepihak,” tambah Airlangga.

 

Dalam kerja sama tersebut, Indonesia mengajak pabrikan otomotif Jepang untuk secara aktif membangun ekosistem EV yang terintegrasi berbasis industri baterai nikel di dalam negeri. Bagi Indonesia, langkah tersebut akan menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah industri, sementara bagi Jepang akan membuka akses rantai pasok hilirisasi yang efisien dan kompetitif.

 

Selanjutnya, Jepang mendukung peningkatan daya saing sektor perkapalan di Asia Tenggara melalui proses peer review oleh OECD. Dukungan tersebut sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk membangun sekitar 1.584 armada kapal baru guna mendukung ketahanan pangan di sektor pertanian dan perikanan. Selain itu, kedua negara tengah mematangkan peta jalan energi nuklir sipil melalui studi reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor (SMR).

 

Dalam bidang perdagangan, penyelesaian Protokol Perubahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA) akan membuka keran perdagangan yang lebih adil dan luas, menguntungkan pelaku usaha di kedua negara.

 

Pada rencana strategis ke depan, Pemerintah Indonesia menargetkan proses ratifikasi Protokol Perubahan IJEPA dapat segera rampung sepenuhnya pada semester kedua tahun ini. Selain itu, Indonesia terus memacu persiapan teknis demi mengejar target menjadi anggota penuh OECD pada tahun 2028 dengan dukungan konsisten dari Jepang.

 

Indonesia juga menargetkan dukungan Jepang untuk keanggotaan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) pada pertemuan bulan Juni ini. Di bidang diplomasi perdagangan global, Menko Airlangga dijadwalkan bertolak ke Brussel untuk melakukan dialog strategis terkait ancaman tarif baja global, sementara Jepang akan terus mengadvokasi penolakan proteksionisme kepada Uni Eropa dan Amerika Serikat.

 

Melalui langkah-langkah terukur ini, hubungan bilateral Indonesia dan Jepang tidak lagi sekadar hubungan dagang konvensional, melainkan telah berevolusi menjadi kemitraan masa depan yang tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global.

 

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut yakni Duta Besar RI di Paris Mohamad Oemar, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi.