Jakarta, UpdateKini – Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan penerbitan sovereign Panda Bond sebagai instrumen strategis untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan dan menjangkau basis investor yang lebih luas. Langkah tersebut menjadi salah satu agenda yang dibahas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat bertemu Menteri Keuangan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Lan Fo’an, di Beijing, Rabu (17/6/2026).
Dalam rilis Kementerian Keuangan, penerbitan sovereign Panda Bond dipandang sebagai instrumen strategis untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan, memperluas basis investor, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok.
Pada kesempatan itu, Purbaya menegaskan bahwa Indonesia terus membangun fondasi pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan ekonomi global.
“Indonesia tidak menunggu. Kami bergerak lebih awal dengan membangun fondasi pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan agar pembangunan dapat terus berjalan di tengah berbagai tantangan global,” ujar Purbaya.
Menurutnya, Indonesia saat ini berada pada posisi yang kuat untuk membangun kerja sama strategis dengan berbagai mitra internasional. Kondisi tersebut didukung oleh fundamental ekonomi yang tetap terjaga, mulai dari rasio utang pemerintah yang terkendali, defisit anggaran yang berada dalam batas aman, hingga pertumbuhan ekonomi yang tetap resilien.
“Kami datang ke Beijing bukan karena terdesak, tetapi karena Indonesia memiliki posisi yang kuat untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan,” kata Purbaya.
Selain memperluas akses pendanaan, penerbitan Panda Bond juga diharapkan dapat mendukung penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral (Local Currency Transaction/LCT) serta memperdalam kerja sama keuangan antara Indonesia dan Tiongkok.
Dalam rangkaian kunjungannya ke Beijing, Menkeu juga dijadwalkan bertemu dengan People’s Bank of China (PBOC), Shanghai Cooperation Organization (SCO) Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) guna membuka peluang kerja sama pembiayaan yang lebih luas.
Pemerintah optimistis langkah tersebut dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang.
