Pangkalan Balai, UpdateKini – Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., memastikan pembangunan Exit Tol Pangkalan Balai akan terus berlanjut. Untuk mendukung kelancaran proyek tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuasin memfasilitasi penyelesaian persoalan ganti rugi lahan melalui musyawarah bersama masyarakat terdampak.
Kepastian tersebut disampaikan Askolani saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Aspirasi Masyarakat terkait ganti rugi lahan yang terdampak pembangunan pintu gerbang (exit) Tol Pangkalan Balai di Kelurahan Seterio, Kecamatan Banyuasin III, dan Desa Lubuk Lancang, Kecamatan Suak Tapeh, Kamis (16/7), di Ruang Rapat Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin.
Rapat koordinasi dihadiri Asisten I Setda Banyuasin, Inspektur Kabupaten Banyuasin, kepala perangkat daerah beserta perwakilan, para kepala bagian, unsur Forkopimda, serta pihak terkait. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang meminta pemerintah daerah memfasilitasi penyelesaian persoalan ganti rugi lahan melalui musyawarah.
Dalam rapat itu, Askolani menjelaskan bahwa pembangunan Exit Tol Pangkalan Balai merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, keberadaan exit tol di Pangkalan Balai akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Banyuasin.
“Permintaan pembangunan exit tol ini murni usulan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Exit tol di Gandus lebih dekat dengan Kota Palembang, sedangkan di Betung cenderung memberikan akses ke wilayah Musi Banyuasin. Karena itu, Banyuasin membutuhkan exit tol sendiri agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Askolani.
Ia juga menyampaikan bahwa arus kendaraan di jalan nasional yang melintasi Banyuasin semakin padat, sementara penanganannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, termasuk Exit Tol Pangkalan Balai, dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat.
Askolani menegaskan pembangunan jalan tol akan tetap berjalan sesuai rencana. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkomitmen terus memfasilitasi penyelesaian persoalan ganti rugi lahan melalui pendekatan musyawarah agar hak-hak masyarakat tetap diperhatikan dan proses pembangunan dapat berlangsung dengan baik.
“Hadirnya rapat ini adalah untuk mencari solusi terbaik. Saya berharap seluruh permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, karena jalan tol ini nantinya akan menjadi fasilitas yang dimanfaatkan oleh kita semua,” tegasnya.
Menutup rapat, Bupati Askolani menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait agar terus berkoordinasi dengan instansi teknis, aparat penegak hukum, serta perwakilan masyarakat dalam mengawal proses penyelesaian ganti rugi lahan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap tercapai kesepahaman antara seluruh pihak sehingga pembangunan Exit Tol Pangkalan Balai dapat berjalan lancar, memberikan kepastian bagi masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuasin.
